Masalah Ketenagakerjaan Butuh Terobosan Baru

Jumlah pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya menjadi permasalahan tersendiri untuk segera diselesaikan pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebab, berdasarkan data Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) saat ini tercatat ada sekitar 7 juta jiwa pengangguran yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jumlah ini diprediksi masih akan terus bertambah setiap tahunnya.

Kita butuh 10 juta lapangan pekerjaan untuk mengatasi masalah tersebut

"Bisa dibayangkan, saat ini ada 7 juta jiwa pegangguran dan 3 juta jiwa TKI. Kita butuh 10 juta lapangan pekerjaan untuk mengatasi masalah tersebut," ujar Muchtar Pakpahan, Ketua Umum SBSI, Kamis (31/7).

Dikatakan Muchtar, selain ketenagakerjaan, sektor transmigrasi juga mengalami permasalahan yakni sulitnya melakukan penyebaran penduduk karena masih minimnya infrastruktur di daerah.

230 Perusahaan di DKI Jadi Peserta BPJS

Menurut Muchtar, diperlukan terobosan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah ke depan nanti. Diantaranya, menciptakan lapangan kerja berdasarkan keterampilan. Secara teknis pemerintah harus meningkatkan keterampilan para pekerja dengan mengoptimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pendidikan sesuai minat dan bakat.

Lalu, program transmigrasi juga harus dilanjutkan dengan membangun infrastruktur sesuai dengan potensi daerah serta penerapan upah yang layak bagi buruh sehingga akan tercipta kerjasama tripartit yang baik.

"Ada Tiga terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang baru yaitu sektor tenaga kerja yang berbasis keterampilan, program transmigrasi berkelanjutan dan sistem upah yang layak bagi buruh" kata Muchtar.

Ditambahkan Muchtar, ketiga solusi tadi dapat dijalankan jika ada kerja sama serta gotong royong yang baik antara pemerintah, swasta, dan buruh. Selain itu, diperlukan juga sosok pemimpin yang idealis, tegas, jujur dan tidak mudah disuap. Karena sebagai pejabat yang akan dipercaya rakyat harus dapat mensejahterakan rakyat.

"Perlu seorang pemimpin yang tegas, idealis, jujur  dan tidak mudah untuk disuap," tandas Muchtar.